MANOKWARI - Anggota DPD RI Dapil Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, menyerap aspirasi pendidikan dalam kunjungan reses di SMP Negeri 10 Manokwari, Rabu (21/10/2026).
Dalam kunjungan ini, Filep melihat secara langsung kondisi sekolah, mengevaluasi kebutuhan pascarevitalisasi, serta mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi kepala sekolah dan guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.
Sejumlah aspirasi utama disampaikan dalam pertemuan ini, diantaranya yakni kelengkapan laboratorium IPA, keterbatasan perangkat komputer, kebutuhan rehabilitasi fasilitas sekolah, ketepatan sasaran bantuan pendidikan, hingga peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru.
Pada kesempatan itu, pihak sekolah menyampaikan bahwa program revitalisasi telah membantu memperbaiki sejumlah fasilitas, termasuk bangunan sekolah, ruang kelas, laboratorium IPA, dan toilet. Namun, masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi, terutama peralatan praktikum, perabot, perangkat pembelajaran, dan fasilitas pendukung lainnya.
Menanggapi hal ini, Filep menekankan bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan selayaknya diikuti dengan melengkapi sarana pembelajaran yang memadai. Menurutnya, keberadaan ruang laboratorium saja belum cukup apabila tidak didukung peralatan yang memungkinkan siswa melakukan praktikum secara langsung.
“Pembangunan gedung sekolah perlu dilengkapi dengan peralatan yang memadai, misalnya laboratorium, agar siswa dapat belajar melalui praktik, melakukan pengamatan dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah,” ujar Filep, Rabu (21/10/2026).
Selain laboratorium IPA, keterbatasan perangkat komputer juga menjadi kebutuhan, lantaran jumlah perangkat yang tersedia belum memadai. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis teknologi dan kegiatan evaluasi kompetensi siswa. Filep lantas menyampaikan komitmennya untuk mengupayakan dukungan pengadaan komputer melalui koordinasi dengan pihak terkait.
“Sebagai solusi sementara, dalam pertemuan juga dibahas kemungkinan pemanfaatan laboratorium komputer di perguruan tinggi yang memiliki sekitar 40unit komputer untuk mendukung kegiatan pembelajaran atau ujian tertentu, dengan pengaturan jadwal dan pendampingan guru. Kami juga akan mengkoordinasikan hal ini ke kementerian dan lembaga terkait,” katanya lagi.
Soal PIP dan KIP Hingga Penguatan Kompetensi Guru
Dalam dialog bersama pihak sekolah, persoalan penetapan penerima Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) turut menjadi perhatian. Pihak sekolah menyampaikan kekhawatiran bahwa data sosial ekonomi dan klasifikasi desil belum selalu menggambarkan kondisi riil keluarga peserta didik. Akibatnya, terdapat risiko siswa yang benar-benar membutuhkan bantuan tidak terakomodasi secara tepat.
Menanggapi aspirasi tersebut, Filep meminta agar sekolah menghimpun data dan kasus yang dapat menjadi bahan evaluasi kebijakan. Menurutnya, program bantuan pendidikan memang bertujuan untuk memastikan bahwa peserta didik dari keluarga miskin dan rentan miskin memperoleh kesempatan yang adil untuk mengakses pendidikan.
“Data bantuan pendidikan perlu terus diperbaiki agar benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat. Jangan sampai anak yang membutuhkan dukungan justru kehilangan kesempatan karena persoalan ketidaksesuaian data,” jelasnya.
Kunjungan tersebut juga menampung aspirasi guru mengenai kebutuhan pelatihan literasi, numerasi, penelitian, dan pengembangan metode pembelajaran. Filep membuka peluang koordinasi dengan kementerian terkait, Perpustakaan Nasional, Universitas di tanah Papua, dan perpustakaan daerah untuk menjajaki dukungan pelatihan sesuai kebutuhan sekolah.
“Peningkatan kapasitas dan kompetensi pihak sekolah, baik guru, tenaga kependidikannya sampai budaya belajar siswa perlu menjadi bagian integral dalam kemajuan pendidikan. Maka perhatian kebijakan pendidikan juga harus menjawab hal itu, juga mengenai kesejahteraan guru honorer dan perbaikan mekanisme pembayaran honorarium jadi pokok pembicaraan kami,” urai Pace Jas Merah itu.
Lebih lanjut, Filep yang juga Ketua Komite III DPD RI ini menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memutus mata rantai kemiskinan. Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar pembangunan fasilitas sekolah diikuti dukungan operasional dan pemeliharaan yang berkelanjutan.
“Pendidikan harus menjadi investasi utama dalam pembangunan daerah. Anak-anak membutuhkan ruang belajar yang layak, laboratorium yang dapat digunakan, akses terhadap teknologi, serta guru yang memperoleh dukungan untuk terus meningkatkan kompetensinya,” sebutnya.
Sebagai tindak lanjut, ia meminta pihak sekolah menyusun daftar kebutuhan secara terperinci, mencakup kondisi bangunan, kebutuhan laboratorium IPA, perangkat komputer, dan sarana pendukung pembelajaran lainnya.
Usulan tersebut selanjutnya disampaikan melalui dinas pendidikan dengan tembusan kepada Filep Wamafma untuk mendukung proses pengawalan aspirasi kepada kementerian terkait. Langkah ini diharapkan dapat membantu sekolah memperoleh dukungan yang sesuai dengan kebutuhan faktual serta program pemerintah yang tersedia.
“Reses di SMP Negeri 10 Manokwari menegaskan pentingnya menghadirkan kebijakan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tapi juga memastikan tersedianya fasilitas dan dukungan pembelajaran yang memadai bagi seluruh peserta didik,” tegasnya.
“Pendidikan yang berkualitas harus dirasakan langsung oleh siswa, guru, dan masyarakat, termasuk mereka yang belajar di wilayah yang masih membutuhkan perhatian lebih besar dalam pemerataan layanan pendidikan,” pesan Filep Wamafma.[]