Aceh Selatan – Kebijakan pembatasan layanan kesehatan gratis melalui program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang direncanakan mulai berlaku pada 1 Mei 2026 menuai perhatian serius dari berbagai kalangan.
Salah satunya datang dari Gusmawi Mustafa, yang juga dikenal sebagai relawan sosial kemanusiaan, relawan donor darah, serta pegiat perlindungan perempuan dan anak.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam sesi penyampaian pendapat dan aspirasi pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2027 yang berlangsung di Gedung Rumoh Agam, Selasa (14/4/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Gusmawi secara tegas meminta agar kebijakan pembatasan layanan kesehatan gratis ditinjau kembali sebelum diberlakukan.
Ia menilai bahwa penerapan sistem berbasis desil ekonomi saat ini masih belum mencerminkan kondisi riil masyarakat di lapangan.
“Kami meminta agar kebijakan ini tidak diterapkan pada 1 Mei 2026 sebelum data desil benar-benar menunjukkan kondisi yang berkeadilan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa di Kabupaten Aceh Selatan, sebagaimana yang disampaikan oleh moderator diskusi terdapat indikasi ketidaktepatan data yang cukup signifikan dimana sekitar 10 hingga 15 persen masyarakat justru ditempatkan pada desil 8 sampai 10, padahal secara kondisi ekonomi mereka masih tergolong rentan dan seharusnya berada pada kategori yang lebih rendah.
Menurutnya, kondisi ini sangat berisiko karena dapat menyebabkan masyarakat yang sebenarnya membutuhkan justru kehilangan akses terhadap layanan kesehatan gratis yang selama ini mereka nikmati.
Gusmawi menegaskan bahwa layanan kesehatan gratis di Aceh bukan sekadar program pemerintah, tetapi telah menjadi kebutuhan dasar dan hak yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Selama lebih dari satu dekade, program ini telah menjadi penopang utama bagi warga, terutama mereka yang hidup dalam kondisi ekonomi tidak menentu seperti petani, nelayan, dan pekerja sektor informal.
“Masyarakat berhak mendapatkan layanan kesehatan secara gratis sebagaimana yang telah mereka nikmati selama ini,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa dalam kondisi ekonomi masyarakat Aceh yang masih rentan, layanan kesehatan gratis berfungsi sebagai pelindung dari risiko kemiskinan akibat sakit.
Tanpa jaminan tersebut, banyak keluarga berpotensi mengalami kesulitan ekonomi hanya karena harus menanggung biaya pengobatan.
Terkait alasan efisiensi anggaran yang menjadi dasar kebijakan, Gusmawi menyampaikan pandangan bahwa pemerintah seharusnya dapat mengambil langkah alternatif dengan menunda atau mengurangi program pembangunan fisik.
“Jika harus memilih antara pembangunan fisik yang megah atau layanan kesehatan gratis, saya yakin seluruh masyarakat akan lebih memilih layanan kesehatan. Pembangunan bisa ditunda, tetapi menyelamatkan nyawa tidak bisa menunggu,” ungkapnya.
Sebagai relawan kemanusiaan yang sering berhadapan langsung dengan kondisi masyarakat, Gusmawi mengaku sangat merasakan kekhawatiran yang berkembang. Ia menilai bahwa kebijakan ini berpotensi menimbulkan dampak serius jika tidak disertai dengan perbaikan data dan kesiapan sistem yang matang.
Ia mengungkapkan kekhawatiran bahwa akan ada banyak masyarakat yang sakit namun tidak lagi berani berobat karena keterbatasan biaya.
Kondisi ini, menurutnya, bukan sekadar kemungkinan, tetapi sesuatu yang sangat mungkin terjadi di tengah realitas ekonomi masyarakat saat ini.
“Jangan sampai kita menyaksikan saudara-saudara kita terbaring sakit di rumah, hanya ditemani keluarga yang tidak mampu berbuat apa-apa. Bukan karena tidak ingin berobat, tetapi karena tidak punya akses,” ujarnya dengan nada prihatin.
Lebih jauh, ia mengingatkan potensi dampak paling tragis dari kebijakan tersebut.
Menurutnya, bukan tidak mungkin akan ada masyarakat yang meninggal dunia bukan semata-mata karena penyakit yang diderita, tetapi karena tidak mendapatkan layanan kesehatan yang seharusnya bisa diakses.
“Ini menyangkut nyawa. Jangan sampai ada masyarakat yang meninggal dunia karena tidak mendapatkan layanan kesehatan yang menjadi haknya,” katanya.
Gusmawi juga menggambarkan kondisi emosional yang bisa terjadi di tengah masyarakat. Ia menuturkan bahwa sakit sudah menjadi ujian berat bagi seseorang, dan kondisi tersebut akan semakin berat ketika dihadapkan pada keterbatasan biaya.
“Bayangkan seorang ayah yang hanya bisa melihat anaknya sakit tanpa mampu membawa ke rumah sakit. Atau seorang ibu yang menahan rasa sakit karena takut biaya. Ini bukan sekadar cerita, ini kenyataan yang bisa terjadi jika kita tidak hati-hati,” ujarnya.
Di akhir penyampaiannya, Gusmawi berharap agar pemerintah dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan, dengan memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Ia meminta agar data desil diperbaiki secara menyeluruh, kebijakan ditunda hingga sistem siap, serta memastikan tidak ada satu pun masyarakat yang kehilangan akses terhadap layanan kesehatan.
“Kita semua ingin Aceh maju. Tapi kemajuan itu harus dimulai dari memastikan rakyatnya tetap hidup dan sehat,” tutupnya.[]